Survei Ungkap Pemerintah Tak Terlibat dalam Permasalahan Internal Demokrat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saksikan penyuntikan vaksin di Yogya. (Biro Pers Setpres)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saksikan penyuntikan vaksin di Yogya. (Biro Pers Setpres)
Bagikan:

Jakarta – Kebanyakan publik telah mengetahui konflik di Partai Demokrat pada beberapa waktu belakangan ini. Kejadian tersebut diketahui dari  hasil survei terbaru Charta Politika yang berjudul Evaluasi Kebijakan, Aktivitas Masyarakat, dan Peta Politik Triwulan I 2021.

Sebanyak 51,9 persen responden mengetahui adanya konflik di Partai Demokrat. Sedangkan sisanya yakni 23,1 persen responden tidak mengetahui tentang adanya konflik di partai berlambang Mercy tersebut.

Bacaan Lainnya

“Sisanya 25,0 persen responden tidak menjawab atau bahkan tidak tahu konflik di Partai Demokrat,” tutur Yunarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif Charta Politika dalam pemaparan hasil survei pihaknya yang dilaksanakan secara daring, Minggu (28/3/2021).

Kemudian Survei Charta Politika menanyakan lebih lanjut terhadap para responden yang mengetahui konflik ini. Lalu responden yang menjawab tahu ditanya sikapnya perihal hasil KLB Partai Demokrat yang memilih Jendral Moeldoko sebagai ketua umum partai dengan ciri khas biru-biru tersebut.

Tak hanya itu, sebanyak 37,6 persen responden menyampaikan bahwa tidak setuju atas hasil KLB Demokrat yang menyatakan Jendral Moeldoko sebagai ketum. Sebanyak 18,1 persen responden menyatakan setuju dengan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

Namun, sisanya 44,3 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab atas legalitas Moeldoko sebagai Ketua umum Partai tersebut.

“Sebenarnya banyak yang tidak merespon,” tutur Yunarto. Lalu responden yang menjawab tahu tadi juga ditanyakan perihal dugaan pemerintah terlibat dalam konflik Partai Demokrat. Hasilnya sebanyak 51,3 persen responden percaya bahwa pemerintah tidak terlibat dalam konflik tersebut.

READ  Bupati Sleman Positif Covid-19 Usai Divaksin, Begini Penjelasan Ahli

Kemudian 15,7 persen responden mengungkapkan pemerintah terlibat. Dan sisanya 33,1 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab. “Saya pikir ini adalah kabar baik untuk pemerintahan Jokowi, karena lebih banyak jumlah yang menyatakan tidak terlibat,” ujarnya.

Diketahui Charta Politika menggelar survei pada (20-24/3/2021). Survei dilaksanakan dengan cara wawancara telepon.  Sebanyak 1.200 responden terlibat dalam survei ini. Cara kerjanya yakni survei menggunakan asumsi simple random sampling, angka margin of error 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

(FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *