Presiden Jokowi Terima Amien Rais di Istana Hari Ini

Amien Rais, Ketua Umum Partai Ummat
Amien Rais, Ketua Umum Partai Ummat (Foto: Indepensi)
Bagikan:

Jakarta – Amien Rais beserta sejumlah Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI pengawal Habib Rizieq akhirnya bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.

Pertemuan tersebut untuk membahas kasus penembakan laskar FPI di Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek. Selain Amien Rais, Abdullah Hehamahua juga dikonfirmasi hadir di Istana.

“Kami sekarang sedang di Istana,” kata Hehamahua, Selasa (9/3/2021).

“Sebentar lagi jumpa Presiden,” imbuhnya.

Hehamahua mengatakan pihaknya akan membahas masalah kasus Km 50. TP3, menurut dia, akan menyampaikan temuan-temuannya perihal kasus tersebut ke Jokowi.

“Bicara masalah kasus Km 50,” ujar Hehamahua.

Diberitakan sebelumnya, tim TP3 membuat petisi penuntasan peristiwa enam laskar FPI tewas ditembak di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. TP3 menilai peristiwa itu pembunuhan secara langsung.

“Proses penyelidikan peristiwa pembunuhan atas 6 Laskar FPI yang terjadi pada 6-7 Desember 2020 masih jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan,” ,” ujar Anggota TP3, Marwan Batubara, dalam siaran langsung via zoom, Senin (1/2/2021).

READ  Diduga Beli Wine dari Hasil Suap, Eks Menteri KKP: Silahkan Buktikan di Pengadilan

Marwan juga mengatakan sampai saat ini pemerintah belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa KM 50 itu. Bahkan, TP3 menilai pemerintah tidak perlu menampilkan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga korban.

Maka dari itu TP3 menuntut sejumlah hal. Pertama TP3 meminta agar nama-nama para pelaku pembunuhan 6 laskar FPI yang dilaporkan Komnas HAM ke Presiden Jokowi segera diumumkan.

Lalu meminta Presiden Jokowi untuk ikut bertanggungjawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa pembunuhan itu.

“Menuntut negara bertanggungjawab kepada para korban dan keluarga,” ucap Marwan.

Marwan menyebut Hal itu sesuai Pasal 7 UU No 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. TP3 meminta negara memberikan keadilan kepada para korban dengan menghukum para pelaku pelanggaran.

Meminta maaf kepada para korban dan keluarganya dan mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 7 Desember 2020,” kata Marwan.

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *