Pemindahan Saham Dihalangi, Suwandi Gugat PT UOB Kay Hian Sekuritas

Kuasa Hukum Gunawan Raka
Kuasa Hukum Gunawan Raka
Bagikan:

JAKARTA – PT. UOB Kay Hian Sekuritas perusahaan yang berkedudukan di UOB Plaza Thamrin Nine 36th Floor, Jalam M.H. Thamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, digugat.

Persoalan hukum yang melilit perusahaan yang bisa melantai di bursa efek ini, juga menyasar UOB KAY HIAN Pte Ltd, salah satu pemegang saham PT. UOB Kay Hian Sekuritas yang berkedudukan di Singapura.

Drama gugatan yang diditujukan dua perusahaan itu dilayangkan Law Firm Gunawan Raka & Partners atas nama kliennya Suwandi, pria kelahiran Medan, 16 Agustus 1980 yang tinggal di Perumahan Poris Indah Blok G.12 B/01 RT 011 RW 001, Cipondoh Indah, Kota Tangerang, Banten.

Dalam keterangan yang disampaikan Kuasa Hukum Gunawan Raka, gugatan tersebut didasari karena tidak adanya itikat baik dari kedua perusahaan tersebut terhadap kliennya.”Klien kami merupakan pemilik sah atas saham SQMI. Ini berdasarkan kode klien: 16367 di PT. UOB Kay Hian Sekuritas,” jelas Gunawan Raka, kepada Publika, Rabu (5//5/2021).

Saham berjumlah 286.633.260 lembar tersebut sebagaimana terdaftar dalam Reg. Client Account nomor 16367, RDN Nomor 4586695789 di PT. UOB Kay Hian Sekuritas atas nama Suwandi.

Ditambahkan Gunawan, kliennya berkeinginan memindahkan hak atas saham. Keputusan ini diperkenankan sejalan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1997.
Surat keputusan tersebut berisi tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Isinya sangat jelas, bahwa setiap pemindahan hak atas saham wajib memenuhi kententuan yang tercantum dalam angka 11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-13/PM/1997.
Kliennya pun telah memenuhi syarat pemindahan hak atas saham yakni dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak.

READ  Presiden Lantik Lima Anggota Dewan LPI

Termasuk, oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

Sementara, bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

Bahwa sesuai ketentuan yang tercantum dalam angka 11 lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-13/PM/1997, pemindahan hak atas saham tersebut telah dibuat Perjanjian Transaksi Negosiasi yang ditandatangani oleh Pihak yang memindahkan hak.

”Termasuk pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan yaitu klien kami,” timpal Gunawan. Sementara, pihak yang memindahkan hak atas saham telah menyerahkan saham tersebut kepada pihak yang menerima pemindahan hak atas saham.

Maka sudah sepenuhnya seluruh saham yang dipindahkan menjadi milik penerima dalam hal ini yaitu kepada klien kami secara sah dan mutlak. ”Faktanya, sejak penyerahan saham tersebut kepada klien kami, sampai saat ini tidak ada penolakan atau komplain yang diajukan, sehingga secara mutatis dan mutandis saham yang dimiliki oleh klien kami saat ini adalah sah milik klien kami,” jelas Gunawan.

Maka sudah seharusnya PT. UOB Kay Hian Sekuritas dan UOB KAY HIAN Pte Ltd tidak menghambat permintaan dari klien kami selaku pemilik sah atas saham SQMI. Kliennya telah memiliki saham tersebut sejak bulan November tahun 2019 hingga saat ini dan selama satu setengah tahun.”Klien kami memiliki saham tersebut dan terdaftar sebagai nasabah di perusahaan sekuritas PT. UOB Kay Hian Sekuritas, tidak pernah terjadi ada permasalahan atau komplain dari pihak manapun,” ungkapnya.

READ  Januari 2021 Tesla Akan ke Indonesia Bahas Investasi

Suwandi telah menempuh permohonan pemindahan saham milik klien kami kepada PT. UOB Kay Hian Sekuritas berdasarkan formulir permohonan pemindahan saham nomor 001238 HO tanggal 2 Maret 2021 dari PT. UOB Kay Hian Sekuritas (Client No. 16367) ke PT.CGS CIMB Sekuritas (RJKL10270).

”Sayangnya PT. UOB Kay Hian Sekuritas tidak menindak lanjuti instruksi tersebut dan menahan saham milik klien kami sehingga menyebabkan klien kami tidak dapat memindahkan saham miliknya,” ungkap Gunawan yang dipertegas dengan rilis yang diterima.

Sebelum upaya gugatan dilakukan, Suwandi telah mengirimkan surat somasi pertama tertanggal 09 Maret 2021 yang pada pokoknya agar PT. UOB Kay Hian Sekuritas terkait pemindahan saham tersebut.
”Sayangnya PT. UOB Kay Hian Sekuritas tidak mengindahkan somasi Pertama maka klien kami mengirimkan somasi kedua pada tanggal 15 Maret 2021 dan somasi ketiga yang terakhir pada tanggal 23 Maret 2021,” jelasnya.
Kuasa PT. UOB Kay Hian Sekuritas akhirnya memberikan jawaban pada tanggal 26 Maret 2021 atas somasi yang disampaikan.”Isi jawaban itu pokoknya meminta adanya mediasi antara klien kami dengan saudara Takizawa Kenya secara bilateral untuk dapat menyelesaikan sengketa atas saham tersebut,” paparnya.

Mediasi tersebut menurut Gunawan tidak perlu dilakukan karena kliennya adalah pemilik sah atas saham tersebut berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah. ”Dan klien kami sama sekali tidak mengenal saudara Takizawa Kenya,” terang Gunawan.

Bahwa akibat tidak dilaksanakannya instruksi tersebut maka klien kami menderita kerugian atas perbuatan sepihak PT. UOB Kay Hian Sekuritas yang tidak memenuhi hak.

Anehnya lagi PT. UOB Kay Hian Sekuritas telah memberikan data nasabah atas nama Suwandi kepada Pihak ketiga. ”Informasi diberikan oleh PT. UOB Kay Hian Sekuritas tanpa seizin klien kami, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,” jelas Gunawan.

READ  Bulog Luncurkan Produk Beras Singkong

UU tesebut secara jelas menegaskan bahwa perusahaan ffek atau penasihat investasi dilarang mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah. ”Kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran atas ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” papar Gunawan.

Atas data dan fakta ini, Law Firm Gunawan Raka & Partners juga telah menyerahkan laporanny ke Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dan melaporkannya ke Otoritas Jasa Keuangan Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal. (rls/oke/cis)

 

 

 

 

 

 

 

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *