Pemerintah Perpanjang Dana Otsus Papua, Sejumlah Aturan Direvisi

Menko Polhukam Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Setkab-Ist)
Bagikan:

Jakarta – Pemerintah akan memperpanjang Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, dengan catatan pengawasan di Papua dan Papua Barat diperketat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan bahwa Otsus Papua tidak perlu diperpanjang, karena sudah berlaku.

“Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan. Yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/3/2021).

Sedangnkan untuk hubungan antara pemerintah pusat dengan Papua, Mahfud menyebut tidak ada perubahan apapun. “Undang-undangnya tidak akan diperpanjang,” ujar Mahfud

Mahfud mengatakan dalam perpanjangan Dana Otsus, pemerintah akan melakukan revisi pada sejumlah peraturan, termasuk revisi sejumlah pasal dalam Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Draf revisi UU Otsus Papua tersebut telah diserahkan ke DPR.

“Kita akan merevisi Pasal 76 yaitu untuk memekarkan daerah provinsi mungkin akan tambah tiga provinsi sehingga menjadi lima, melalui revisi undang-undang bukan perpanjangan UU. Revisi 2 Pasal, (yaitu) Pasal 34 tentang dana dan Pasal 76 tentang pemekaran,” ujar Mahfud.

READ  WNA Asal Inggris Terduga Teroris Ditangkap, Izin Tinggal Mati 3 Tahun

Sebagai realisasi Inpres No. 9 Tahun 2020, Pemerintah juga mengeluarkan Kepres No. 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan membentuk Tim Hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Sejauh ini pemerintah menilai pembangunan di Papua masih belum efektif. Penyebabnya antara lain situasi keamanan yang tidak kondusif, masih tingginya kasus korupsi, dan belum terintegrasinya sejumlah program pemerintah.

Mahfud meminta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara harus lebih ditingkatkan.

“Saya ingin mengatakan ke depannya pemeriksaan BPK diharapkan lebih bisa terukur karena Dana Otsus akan naik, kemudian aspirasi penegakan hukum sangat kuat disampaikan dari masyarakat. Dan kerja sama antara pemerintah dengan BPK sangat penting,” ujar eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud mengakui masih ada sejumlah isu yang dipersoalkan terkait Papua. Namun dia menegaskan Pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan tersebut.

“Tidak bisa diganggu gugat, dan akan dipertahankan dengan segala biaya yang diperlukan. Sosial, ekonomi, politik dan keuangan sekalipun, akan kita pertahankan,” tegasnya.

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *