Lagi-lagi, Mantan Kades Ditangkap KPK karena Pakai Dana Desa untuk Judi

Seragam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Republika)
Bagikan:

Surabaya – Pembangunan di Desa Sumberwuluh, Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada 2018 lalu tersendat lantaran anggaran Dana Desa (DD) pada tahun tersebut digunakan oleh Riyantono (43) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) untuk berjudi. Banyaknya anggaran yang digunakan untuk berjudi diperkirakan lebih dari seperempat miliar rupiah.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, Gaos Wicaksono mengatakan, tahun 2018 Desa Sumberwuluh menerima DD tahap I dan II senilai Rp438 juta. Uang tersebut semestinya digunakan untuk mengerjakan 5 paket pembangunan di desa tersebut.

Bacaan Lainnya

READ  Kesal Disuruh Bekerja, Seorang Suami di Medan Tikam Istri Hingga Kritis

“Sebagaimana RABDes (Rancangan Anggaran Belanja Desa), dana tersebut diperuntukkan untuk mengerjakan 5 paket pekerjaan bidang pembangunan di Desa Sumberwuluh. Pembanguan TPT Dusun Selogendogo senilai Rp55 juta, pembangunan TPT Dusun Geneng senilai Rp103 juta,” jelas Wicaksono didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidus), Ivan Kusumayuda dan Kasi Intel, Indra Subrata, Rabu (24/3/2021).

Selain itu, ada juga pembangunan saluran air Dusun Jombangan senilai Rp132 juta, pembangunan saluran air Dusun Selogendogo senilai Rp99 juta yang hanya terealisasi Rp70 juta dikarenakan DD Tahap III tidak dapat dicairkan. Pembangunan jalan paving Dusun Selogendogo senilai Rp58 juta.

Namun dari lima paket pekerjaan bidang pembangunan desa yang menggunakan sumber anggaran DD Tahap I dan Tahap II TA 2018 Desa Sumberwuluh tersebut tidak dikerjakan secara tuntas. Bahkan pada pekerjaan pembangunan TPT dan pembagunan jalan paving di Dusun Selogendogo tidak dikerjakan atau fiktif.

Hal tersebut lantaran tersangka tidak menggunakan sepenuhnya anggaran yang ditarik tunai dari rekening kas desa tersebut untuk melakukan pembayaran pekerjaan. Melainkan digunakan untuk berjudi dan kepentingan pribadi.

Perbuatan tersangka dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *