Ini Alasan KPK Minta PT DKI Jakarta Tolak Permintaan Nurhadi Pindah Rutan

Gedung KPK. (Foto: Inews)
Gedung KPK. (Foto: Inews)
Bagikan:

Jakarta – Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang terjerat kasus gratifikasi miliaran rupiah mengajukan permohonan pemindahan dirinya dari Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Rutan Polres Jakarta Selatan. Persoalan kesehatan dan usia menjadi alasan Nurhadi mengajukan permintaan tersebut. Namun KPK justru menilai alasan tersebut berlebihan.

“Rutan KPK juga memiliki dokter klinik yang siap kapan pun memeriksa kesehatan para tahanan. Sehingga alasan terdakwa tersebut berlebihan,” ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (21/3/2021).

Bacaan Lainnya

READ  Pelaku Pelecehan Lagu Indonesia Raya Dijerat UU Anak

KPK menghargai permohonan Nurhadi. Namun selama ini pihaknya selalu memenuhi hak para tahanan. Termasuk soal kesehatan yang menjadi prioritas utama.

Atas dasar tersebut, Ali berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permintaan Nurhadi. Sebabnya Nurhadi selama ini dinilai sebagai terdakwa yang tidak kooperatif menjalani proses hukum.

“Kami berharap majelis hakim banding menolak permohonan terdakwa tersebut karena kami berpandangan sama sekali tidak ada urgensinya pemindahan tahanan dimaksud,” kata Ali.

Untuk diketahui, KPK mengajukan upaya hukum banding vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor terhadap Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiono.

Keputusan banding diambil KPK lantaran vonis terhadap Nurhadi dan Rezky terlalu rendah dibanding tuntutan JPU KPK. Selain itu, hakim juga tak mempertimbangkan tuntutan uang pengganti terhadap Nurhadi. Apalagi, nilai suap dan gratifikasi Nurhadi dan Rezky tak sesuai dengan tuntutan JPU.

Atas dasar tersebut, tim JPU KPK kini tengah menyiapkan memori banding untuk diberikan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

“Kami akan segera menyusun argumentasi dalam memori banding terkait hal tersebut yang kemudian akan diserahkan kepada PT Jakarta melalui PN Jakarta Pusat,” terang Ali.

Nurhadi dan menantunya divonis 6 tahun pidana penjara denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Dalam tuntutan, JPU meminta hakim memvonis Nurhadi 12 tahun sementara Rezky 11 tahun penjara.

Majelis hakim menyebut Nurhadi dan Rezky Herbiyono menerima gratifikasi sebesar Rp13 miliar. Penerimaan gratifikasi itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK yang menyebut Nurhadi dan Rezky menerima gratifikasi senilai Rp37 miliar.

Sementara uang suap yang diterima Nurhadi juga lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Nurhadi diyakini hanya menerima suap sebesar Rp35 miliar dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Namun berdasarkan tuntutan Jaksa, Nurhadi dinilai menerima suap sebesar Rp45 miliar. Uang suap untuk memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *