Banjir Kalimantan Selatan, Dirkursus Politik atau Lingkungan?

Sumber Foto: bnpb.go.id
Bagikan:

Banjir besar yang menerjang wilayah Kalimantan Selatan pada 12-13 Januari 2021, menjadi sorotan publik beberapa hari ini. Setidaknya, dua hal penting yang tersisa dari bencana banjir Kalimantan Selatan tersebut.

Pertama, fakta tentang banjir itu sendiri, yang teramat dahsyat, menelan korban nyawa dan harta benda yang sangat besar.  Diklaim sebagai banjir terbesar sejak lima tahun terakhir.

Update per tanggal 20/01/2021, banjir di Kalsel, telah menyebabkan 21 orang meninggal dunia, dan sebanyak 342.987 orang terdampak, di mana 63.608 orang di antaranya mengungsi.

Juga pada bidang infratsruktur,  bangunan yang terdampak akibat bencana ini meliputi 66.768 rumah terendam, 18.294 meter jalan terendam dan 21 jembatan rusak. Tak hanya itu, banjir ini juga menyebabkan 18.356 hektar lahan pertanian di 11 kabupaten/kota di Kalsel gagal panen.

Kedua, masalah menyita perhatian, adalah silang pendapat tentang penyebab banjir. Penyebab banjir memantik perdebatan panjang. Setidaknya ada beberapa kelompok pendapat mengenai penyebab banjir ini.

Pendapat pertama, menganggap anomali cuaca sebagai penyebab utama terjadinya banjir.  Penyebab bencana  karena curah hujan tinggi, disertai gelombang pasang yang tinggi.

Pendapat kedua, adalah alasan ekologis, yang menganggap, bahwa bencana banjir terjadi, utamanya karena kerusakan lingkungan, akibat perkebunan sawit dan pertambangan batubara. Dimana menyebabkan wilayah hutan  dan daya serap air semakin berkurang.

Kelompok ketiga, banjir disebabkan karena gabungan keduanya, disamping karena anomali cuaca juga karena daya dukung lingkungan yang semakin berkurang.

Ketiga pendapat ini memiliki benang merah, dan mengandung kebenaran, tetapi masing-masing mengandung implikasi yang berbeda. Tergantung pada wilayah mana, diskursus banjir tersebut dibicarakan.

Setidaknya, terdapat tiga wilayah diskurus yang bisa digunakan untuk memosisikan masalah ini, pertama adalah diskursus teknis, kedua adalah diskursus moral, ketiga, adalah diskurus politik.

READ  Bustami Zainuddin: Fasilitas Pasien Covid-19 Harus Diperhatikan

Para wilayah teknis, aspek cuaca, termasuk di dalamnya aspek daya dukung lingkungan, seperti kapasitas aliran sungai, dan sebagainya, merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan.

Salah satu contohnya, analisis dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lapan (Kompas.com, 17/1/2021), menarik beberapa kesimpulan. Berdasarkan data satelit penginderaan jauh resolusi menengah, menyatakan  penyebab banjir di Kalimantan Selatan disebabkan tingginya curah hujan dan turunnya luas lahan hutan primer. Selain itu, hasil analisis juga menyimpulan  bahwa  Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito menunjukkan adanya penurunan luas hutan.

Dalam perspektif teknis, penjelasan ini cukup memadai. Apalagi beberapa lembaga serupa menyatakan hal yang kurang lebih sama.

Kalau kita menggunakan analisis ini untuk menemukan solusi, setidaknya ada dua rekomendasi yang bisa diberikan. Pertama adalah, melakukan penghijauan agar luas wilayah hutan semakin luas. Kedua, aliran sungai dikeruk supaya daya tampung airnya semakin besar,  dan ketiga adalah mitigasi bencana, karena anomali cuaca bisa terjadi kapan saja.

Inilah solusi yang paling praktis. Kalau pun masih membutuhkan, lebih jauh  mungkin perdebatannya   berkisar pada, kapan, berapa anggaran, dan siapa yang akan melaksanakan. Setelah itu, clear.

Tetapi kalau kita membawa perdebatan ini pada wilayah atau perspektif moral, maka perasaan masyarakat harus menjadi indikatornya. Kerena mereka yang merasakan penderitaan, kerugian, bahkan kehilangan keluarga dan kerabat mereka.

Kebutuhan apa yang paling urgent dan jangka pendek bagi masyarakat? Mungkin yang terpenting bagi mereka saat ini adalah santunan dan uluran tangan dari pemerintah dan perusahaan, tanpa ingin terlibat dalam perdebatan lebih jauh.

Kebutuhan jangka menengah dan panjang mereka adalah bagaimana rekonstruksi bangunan rumah mereka, dan fasilitas umum seperti air bersih, listrik, komunikasi, dan sebagainya. Juga pemulihan sektor ekonomi, bagaimana mereka bisa menutupi kebutuhan hidup, lantaran mereka mengalami gagal panen, dan sebagainya.

READ  Video Dugaan Politik Uang Pilkada Bantul, Bawaslu: Kami Lakukan Kajian Dulu

Solusi  yang mungkin bagi masyarakat tersebut, adalah program pemerintah dan CSR perusahaan dan santunan dari kelompok masyarakat. Kalau pemerintah membantu itu, mungkin meringankan beban masyarakat, atau bahkan masyarakat merasa bahwa masalah akan selesai.

Walau pun tidak tertutup kemungkinan mereka juga mungkin menginginkan adanya solusi jangka panjang, seperti pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan secara partisiptif bersama perusahaan, atau mungkin mereka ingin didengarkan aspirasinya oleh para pengambil kebijakan dalam persoalan lingkungan.

Kerumitan terjadi, ketika masalah ini ditarik dalam diskursus politik. Kerena mengandung implikasi yang lebih luas. Bisa menyasar dan menyalahkan pihak tertentu, bisa jadi penguasa, pengusaha, atau pekerja ladang berpindah, dan sebagainya.

Implikasi politik pertama, soal kebijakan perijinan tambang dan sawit. Perdebatan bisa berlanjut dan mempertanyakan kapan ijin pertambangan itu keluar, siapa yang mengeluarkan, pada periode kapan, presiden yang menjabat siapa ketika itu, dan banyak pertanyaan berikutnya. Pada tahap ini akan terjadi perdebatan yang menelan energi yang besar. Akan melibatkan entitas dan kekuatan politik, untuk saling mempengaruhi dan membangun opini.

Bisa jadi pemerintah sekarang bilang, bahwa ijin-ijin tambang dan sawit yang ada saat ini, bukan dikeluarkan atas kebijakannya atau pada periode kepemimpinannya, tapi pada periode sebelumnya. Karena faktanya, usaha sawit dan tambang sudah berlangsung sejak lama. Tentu akan semakin rumit, dan mengandung implikasi politik yang sangat luas.

Belum lagi, kalau membicarakan implikasi hukumnya. Karena begitu ada yang disebut sebagai pihak yang bersalah, berarti ada yang harus bertanggungjawab. Katakanlah perusahaan yang bersalah, berarti mereka harus dihukum. Tentup roblemnya akan panjang, karena melibatkan jaringan-jaringan bisnis dan politik yang luas.

Tentu perusahaan juga akan membela diri, karena merasa telah melakukan asas penanganan lingkungan yang baik, melakukan reklamasi, dan sebagainya. Bisa jadi, berimplikasi berikutnya,  menunjuk penambang liar atau peladang berpindah sebagai pihak yang bersalah. Dan perdebatan bisa panjang disitu.

READ  Buka Youth Leader Forum 2020, Ketua DPD Ajak Pemuda Peduli Politik

Benang kusut persoalan banjir, tidak dapat selesai hanya dengan perdebatan. Melainkan harus menemukan solusi dan konsensus bersama. Diskursus politik disini, seharusnya mencari solusi kebijakan di masa depan, misalnya bagaimana para politisi malakukan review terhadap regulasi yang ada dan bagaimana mengawasi penerapannya. Perdebatan, bukan salang menyalhkan dan bukan saat terjadi bencana banjir terjadi.

Banjir adalah bencana kemanusiaan, tentunya tidak elok dijadikan sebagai panggung politik bagi siapapun. Bukan sebagai panggung untuk saling menjatuhkan, dan memantik politik perkubuan. Boleh saja berdebat, tetap mungkin energinya, difokuskan pada solusi.

Ilham Paulangi, Redaktur Eksekutif IJS Media

 

 

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *